Posted on

Menimbang Pemikiran Soedjatmoko Soal Cendekiawan

YOGYAKARTA- Soedjatmoko sejauh ini dikenal sebagai seorang cendekiawan yang tak pernah berhenti memikirkan pembebasan dan masa depan bangsa. Kepeduliannya pada keterbelakangan ekonomi, politik, kebudayaan, kemiskinan, dan pengangguran selalu dikobarkan melalui forum-forum ilmiah, seperti seminar dan diskusi, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa buku yang telah ditulisnya, antara lain, “Asia di Mata Soedjatmoko”; “Menjadi Bangsa Terdidik menurut Soedjatmoko”; dan “Cendekiawan di Negara Berkembang”.

Soedjatmoko pernah menjadi Rektor Universitas PBB di Jepang meskipun tidak memiliki gelar akademik yang formal, sebab pendidikan di bangku kuliah tidak dirampungkannya. Ia juga mendapatkan banyak gelar doktor kehormatan dari pelbagai universitas di negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa, dan Asia. Bung Koko, demikian ia akrab disapa, seorang cendekiawan yang juga pernah bertugas di Amerika Serikat menjadi duta besar.

Itulah sekelumit kisah seorang Soedjatmoko. Dalam pandangan sejarawan yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, sosok Soedjatmoko merupakan cendekiawan yang rendah hati dan religius. Sosoknya saat ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu teladan kaum intelektual Indonesia yang tengah berhadapan dengan pragmatisme intelektualitas. “Sosoknya harus dikenal oleh kaum muda di tengah terjadinya degradasi dan inflasi yang dihadapi intelektual, para doktor-doktor kita yang mengedepankan pragmatisme,” ujar Syafii Maarif ketika berbicara dalam diskusi GREAT THINKERS: “Soedjatmoko: Kekuasaan dan Penjara Kaum Intelektual” yang digelar di Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (23/6).

Ditambahkan Syafii, banyak para cendekiawan dan intelektual Indonesia yang sepulang studi di luar negeri tidak mampu menerapkan ilmunya sesuai dengan kebutuhan dan kultur Indonesia. Secara kuantitatif, imbuh Syafii, masyarakat Indonesia sangat banyak, tetapi hanya sedikit yang dapat meneladani Soedjatmoko. “Di usianya yang muda dulu, Soedjatmoko sudah mendampingi cendekiawan Indonesia ke luar negeri. Kalau saat ini, penduduk kita cukup banyak, tapi yang bisa meneladani seperti sosok Soedjatmoko masih sedikit,” tuturnya.

Sementara pembicara lain dalam diskusi ini ialah Dr. Haryatmoko, S.J., dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dan Universitas Sanata Dharma, mengatakan banyak gagasan-gagasan Soedjatmoko yang masih relevan diterapkan hingga saat ini. Ia mencontohkan gagasan Soedjatmoko yang menilai adanya kecenderungan cendekiawan Indonesia yang akhir-akhir ini bergabung ke partai politik atau masuk dalam lingkaran kekuasaan. Hal itu mendorong untuk mempermasalahkan persoalan tanggung jawab moral dan politik mereka. “Konteks pemikiran itu masih relevan. Soedjatmoko membahas peran cendekiawan dunia ketiga dari perspektif konflik internal yang mereka alami, terutama dalam menghadapi masalah hubungan antara cendekiawan dan kekuasaan,” kata Haryatmoko.

Di sisi lain, para cendekiawan ini harus memberi kompromi agar gagasan dan kekuasaan semakin efektif. Sementara itu, para ahli waris ‘filsafat kecurigaan’, menurut Haryatmoko, melihat keharusan para cendekiawan untuk terlibat secara kritis dalam politik.

Soedjatmoko dalam beberapa tulisannya juga sempat menyebutkan sumbangan utama kaum cendekiawan setidaknya dapat dirumuskan dalam tiga hal, yaitu mengubah persepsi bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan, mengubah kemampuan bangsa menanggapi masalah baru, dan mengubah aturan main dalam pergulatan politik. “Idealisme kaum cendekiawan ini dalam pemikiran Soedjatmoko harus disertai pragmatisme dalam bertindak. Artinya, untuk melawan kemandegan cendekiawan dituntut bukan hanya keberanian, tetapi juga keluwesan yang cerdik dan pemahaman yang mendalam akan masyarakatnya,” imbuh Haryatmoko.

Satu hal yang menarik terkait dengan posisi cendekiawan dalam politik menurut Soedjatmoko, yaitu sebagian besar cendekiawan harus tetap berada di luar pemerintahan, di luar keterlibatan politik langsung, untuk memperkuat dan memelihara pranata-pranata cendekiawan dan organisasi sukarela. Hal itu diperlukan guna menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan civil society. “Tuntutan tersebut menjadi prasyarat bagi kebebasan dan keberadaban sistem politik,” katanya.

Soedjatmoko lahir di Sawahlunto, 10 Januari 1922, dan meninggal di Yogyakarta, 21 Desember 1989, dalam usia 67 tahun. Soedjatmoko atau Koko merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, yang keempat-empatnya memiliki kontribusi unik dalam sejarah Indonesia dan keilmuan di Indonesia. Keempat bersaudara itu adalah Mr. Siti Wahyunah Sjahrir, istri Sutan Syahrir, Soedjatmoko, Prof. Miriam Budiardjo (pakar politik UI), dan terakhir, Nugroho Wisnumurti (anggota Komisi Hukum Internasional PBB).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s